Apokabar.news – Langkah perintis pemerintah Australia memblokir akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, yang efektif berlaku sejak Rabu (10/12/25), menuai sorotan global dan gelombang penolakan dari kelompok yang paling terdampak langsung: anak-anak dan remaja.
Kebijakan yang digadang-gadang sebagai pertama di dunia ini mendapat dukungan luas dari kalangan dewasa, termasuk pernyataan Perdana Menteri Anthony Albanese yang menyebut media sosial sebagai “penyakit” dan mendorong anak lebih banyak beraktivitas fisik. Namun, di lapangan, kebijakan ini justru memantik rasa dikucilkan, frustrasi, dan dirampas haknya di kalangan anak muda.
Pemerintah memberlakukan daftar platform yang dibatasi usia, mencakup Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X, YouTube, dan Reddit, yang akan terus diperbarui. Mekanisme pemblokiran akan melibatkan verifikasi usia melalui identitas pemerintah, pengenalan wajah atau suara, maupun identitas digital lainnya. Pengawasan diserahkan kepada perusahaan media sosial dengan ancaman denda mencapai AU$49,5 juta (sekitar Rp548,3 miliar) untuk pelanggaran berulang, sementara anak dan orang tua tidak akan dihukum.
Alasan utama pemerintah, melalui Kantor Komisioner eSafety Australia, adalah melindungi anak muda dari “tekanan dan risiko” di dunia daring. Namun, suara-suara yang muncul justru mengkritik bahwa pendekatan blokir menyeluruh ini tidak menyelesaikan akar masalah dan berpotensi melanggar hak anak.
Tuntutan Hukum dan Kekecewaan Generasi Muda
Penolakan tak hanya berupa protes. Remaja Macy Newland, didukung kelompok Digital Freedom Project, bersama Noah Jones telah mengajukan gugatan konstitusional ke Mahkamah Agung Australia. Dalam wawancara dengan DW, Newland menegaskan bahwa larangan ini mengabaikan suara anak muda dalam proses perumusannya.
“Larangan ini menghentikan anak muda untuk benar-benar terlibat dalam demokrasi dan percakapan publik sebelum usia 16 tahun, dan itu keliru. Anda tidak bisa memberdayakan anak muda dengan mencabut kemampuan mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya,” tegasnya.
Ia mengakui adanya masalah dalam penggunaan media sosial, namun menekankan bahwa komunikasi daring telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Keyakinannya bahwa mayoritas remaja akan berusaha menghindari aturan ini didukung survei ABC, di mana 75% dari 17.000 remaja responden menyatakan akan mencoba menembus blokir. Hanya 6% yang percaya kebijakan ini akan berhasil.
Rasa Diabaikan dan Kekhawatiran Isolasi Mendalam
Penelitian yang dilakukan Kim Osman dari Digital Media Research Centre, Queensland University of Technology, mengkonfirmasi kekecewaan tersebut. Setelah mewawancarai 86 anak usia 12-15 tahun, Osman menemukan mereka merasa pengalaman digitalnya yang beragam disamaratakan oleh orang dewasa.
“Media sosial hanya satu bagian dari kehidupan digital mereka,” jelas Osman kepada DW, seraya menambahkan bahwa remaja sebenarnya sadar akan risiko dan menginginkan perlindungan yang lebih cerdas, seperti filter konten yang efektif.
Kekhawatiran terbesar adalah hilangnya “rasa kebersamaan” dan ruang aman yang selama ini ditemukan secara daring. Hal ini terutama dirasakan oleh anak-anak dari kelompok rentan, seperti komunitas LGBTQAI+ dan anak neurodivergen, yang seringkali menemukan dukungan dan teman sebaya melalui platform digital.
Dampak Nyata bagi Anak Disabilitas: Terputusnya Talian Penghubung
Kekhawatiran isolasi itu sangat nyata bagi keluarga seperti Jennifer Crowther dan putrinya, Lily (12). Lily yang hidup dengan cerebral palsy dan autisme menemukan kenyamanan dalam berkomunikasi melalui pesan di media sosial. Melalui platform itu pula, ia menemukan komunitas menulis setelah salah satu karyanya diterbitkan.
“Untuk anak-anak dengan disabilitas atau kelompok terpinggirkan lainnya, media sosial bisa jadi satu-satunya jalan untuk menemukan orang-orang yang mirip dengan mereka,” ujar Jennifer kepada DW. Ia mempertanyakan bagaimana anak-anak yang terisolasi secara geografis atau karena kondisi kesehatan dapat saling terhubung tanpa akses digital tersebut.
Meski telah mulai mengikuti pertemuan tatap muka, Lily khawatir ia tak bisa lagi menjaga hubungan dengan teman-teman barunya yang tersebar di berbagai daerah bahkan luar negeri, serta kehilangan ruang untuk berbagi karya.
Kekhawatiran serupa muncul di kalangan orang tua dan remaja mengenai hilangnya akses ke grup khusus minat atau hobi, yang dampaknya bisa lebih parah di daerah pedesaan Australia yang jarang penduduk.
Menteri Komunikasi Anika Wells mengakui tahap awal penerapan kebijakan pionir ini akan terasa “canggung” dan “berantakan”. Namun, bagi banyak anak Australia, yang mereka rasakan melampaui sekadar ketidaknyamanan teknis. Yang terjadi adalah perasaan bahwa pengalaman, kebutuhan, dan hak mereka untuk didengar, sekali lagi, diabaikan dalam percakapan yang justru menentukan masa depan ruang digital mereka sendiri.(*)
source : dw*com