Pemerintah mempercepat pembangunan ekosistem perunggasan nasional melalui proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai sekitar Rp 20 triliun. Langkah ini ditempuh untuk memastikan ketersediaan daging ayam dan telur tetap terjaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan, Indonesia saat ini telah mencapai swasembada daging ayam dan telur, bahkan berada dalam kondisi surplus hingga mampu menembus pasar ekspor. Namun, hadirnya program MBG memicu lonjakan kebutuhan baru.
“Indonesia bahkan juga sudah surplus dan ekspor,” kata Agung. Ia menyebut, tambahan kebutuhan akibat MBG diperkirakan mencapai sekitar 1,1 juta ton daging ayam per tahun dan 774.000 ton telur ayam.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah mendorong pelaksanaan proyek hilirisasi ayam terintegrasi. “Yang tujuannya adalah untuk membangun ekosistem perunggasan dari hulu sampai dengan hilir yang rencananya akan dilaksanakan di 30 provinsi,” ungkap Agung saat peletakan batu pertama proyek hilirisasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, meski tingkat swasembada telah mencapai sekitar 63 persen, produksi ayam dan telur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Proyek ini dirancang untuk mengurangi disparitas wilayah sekaligus mendorong pemerataan produksi nasional.
Pada tahap awal, pemerintah telah meresmikan pembibitan ayam Grand Parent Stock (GPS) di enam lokasi, termasuk Kabupaten Malang. Sebanyak 180.000 ekor ayam GPS akan dibudidayakan oleh peternak rakyat dan ditargetkan menghasilkan sekitar 130 juta ekor DOC final stock dalam setiap siklus produksi. Lima titik lainnya berada di Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Kalimantan Timur.
Agung menekankan, proyek ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem perunggasan secara menyeluruh, mulai dari pembibitan, pabrik pakan, vaksin, obat-obatan, hingga sektor hilir. Pemerintah menugaskan BUMN pangan bekerja sama dengan swasta untuk membangun industri hulu dan hilir, sementara kegiatan budidaya dilakukan oleh peternak rakyat di sekitar lokasi proyek.
Dari sisi pembiayaan, Danantara akan mengucurkan anggaran sekitar Rp 20 triliun untuk pembangunan infrastruktur, dengan sebagian disalurkan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi peternak. Selain itu, proyek ini diproyeksikan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Dan yang paling penting lagi tentu dari 30 proyek ini akan menghasilkan 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun, yang nanti didedikasikan untuk program Makan Bergizi Gratis,” ungkap Agung.
Sementara itu, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Ghimoyo, menjelaskan bahwa pada tahap awal telah dibangun kapasitas 18 ribu yang terdiri dari tiga vlog. Kapasitas tersebut akan diperluas hingga sekitar 36 ribu sampai 40 ribu untuk ayam pembibit GPS.
Hasil budi daya tersebut nantinya akan disebarkan kembali untuk menghasilkan bibit lanjutan yang dapat dibudidayakan masyarakat. “Nanti masyarakat tidak pusing lagi dengan bibit ayam, tidak pusing lagi dengan pakan, tidak pusing lagi dengan vaksin karena BUMN hadir di sini. Itu tugas utamanya adalah menjamin cadangan ketersediaan stok dan stabilisasi harga. Jadi itulah tugas kami,” jelasnya.
Direktur Utama PT Berdikari Maryadi menambahkan, sebagai pelaksana proyek, pihaknya berkomitmen menyediakan bibit dengan harga terjangkau sesuai ketentuan pemerintah. “Jadi saat ini kan beberapa harga kemarin di DOC mahal. Nah, nanti dengan proses atau hilirisasi yang sudah kita rencanakan, makanya negara hadir lewat Berdikari. Dari aspek penyediaan DOC sesuai dengan harga-harga acuan yang menjadi ketetapan pemerintah,” katanya.
Selain memperkuat pasokan protein nasional, proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, penguatan industri peternakan, hingga peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Fasilitas yang dibangun juga mendukung program strategis pemerintah, termasuk MBG, dengan potensi produksi daging ayam karkas sekitar 169 juta kilogram.
Melalui integrasi hulu-hilir sektor peternakan, pemerintah menargetkan tidak hanya menjaga swasembada, tetapi juga pemerataan akses pangan, stabilitas harga, serta peningkatan kesejahteraan peternak kecil. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi menuju kedaulatan protein nasional dan memperkuat ketahanan gizi masyarakat dalam jangka panjang. (Bal/net)